Kamis, 23 Januari 2025 bertempat di ruang Co Working Space MPP Kabupaten Ngawi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi menyelenggarakan rapat koordinasi yang membahas pemetaan kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung perkembangan industri di Kabupaten Ngawi. Rakor ini mempertemukan pelaku usaha dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi pelaku usaha di kabupaten Ngawi, khususnya masalah pada aspek perizinan dan investasi. Rapat koordinasi ini dibuka secara langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Ngawi, Totok Sudaryanto, SH.MH., dan dihadiri oleh pelaku usaha dan OPD terkait.

Kegiatan fasilitasi investasi yang diinisiasi DPMPTSP Kabupaten Ngawi tersebut menjadi momen edukasi sekaligus sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memberikan kemudahan berusaha bagi investor. "Tujuan kami tentunya agar pelaku usaha ini merasa nyaman di Kabupaten Ngawi. Harapan utamanya, investasi di Kabupaten Ngawi bisa terus meningkat, dengan suasana dan kondisi yang benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha. Dengan cara kami memberikan perhatian khusus kepada para pelaku usaha, salah satunya dengan kegiatan ini," ucap Totok.

Terdapat poin-poin penting dari rapat ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung penyerapan tenaga kerja lokal.

2. Strategi penguatan kolaborasi lintas instansi untuk pengembangan SDM yang lebih terarah dan terencana.

3. Penyelarasan program pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

4. Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di berbagai sektor.

5. Identifikasi sektor industri potensial yang akan berkembang di wilayah Kabupaten Ngawi.

Dengan adanya pemetaan ini, diharapkan Kabupaten Ngawi mampu menghadapi tantangan dunia kerja secara optimal, menciptakan peluang kerja yang lebih luas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.